Pohuwato – (kabarjejakkasus.id) – Wakil Ketua DPRD Pohuwato, Hamdi Alamri, menerima aspirasi Persatuan Pelajar Mahasiswa Buntulia (PPMB) yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD, Selasa (22/9/2025).
Hamdi menegaskan, perusahaan wajib memberi penjelasan terkait isu kepemilikan 51% saham KUD, ganti rugi lahan yang masih simpang siur jumlahnya, serta janji alih profesi bagi masyarakat. Ia juga menyoroti persoalan royalti, CSR, dan terputusnya saluran air bersih yang diduga akibat aktivitas perusahaan.
“Kami minta jawaban resmi dari perusahaan. Jangan biarkan DPRD saja yang berhadapan dengan rakyat. Perusahaan wajib menjawab seluruh persoalan ini,” tegas Hamdi.
Politisi Gerindra itu menegaskan, Pohuwato tetap membutuhkan investasi, namun jangan sampai menimbulkan malapetaka bagi masyarakat. Ia juga membantah tudingan bahwa DPRD maupun pemerintah daerah menjadi pelindung perusahaan.
“Kami tegaskan, DPRD bukan humas perusahaan,” pungkasnya.
TIM Redaksi PW. Investigasi
